Sekjend PBB Ban Ki-Moon Kutuk Pembantaian Demonstran Pro Mursy

Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon mengutuk gelombang terbaru kekerasan di Mesir. Dia meminta pihak berwenang Mesir untuk bertindak dengan menghormati sepenuhnya hak asasi manusia, termasuk menjamin hak kebebasan berbicara dan berkumpul di Mesir. Pada saat yang sama dia mendesak para demonstran untuk menahan diri dan menjaga sifat damai atas protes mereka. 

“Sekretaris Jenderal mengutuk keras munculnya kekerasan di Mesir yang telah menyebabkan sejumlah orang tewas dan ratusan luka-luka, menyusul protes pada Jumat dan Sabtu,” kata kantor pers Ban, Sabtu (27/7).

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry, Sabtu petang (27/7) menyatakan keprihatinan mendalam terkait bentrokan berdarah di Kairo. Dia juga menyerukan digelarnya penyelidikan independen untuk mengetahui penyebab insiden berdarah tersebut. 

“Saat ini adalah sebuah saat-saat menentukan untuk Mesir. Dua tahun lalu, sebuah revolusi dimulai. Keputusan akhirnya belum diperoleh, namun hasil revolusi itu akan sangat dipengaruhi apa yang terjadi hari ini,” lanjut Kerry.

Pihaknya mengaku sudah menyampaikan keprihatinan pemerintah AS ini kepada Wakil Presiden Mohamed ElBaradei lewat saluran telepon. Dia juga menyampaikan hal yang sama kepada Menlu Mesir Nabil Fahmy dan Perwakilan Komisi Tinggi Uni Eropa Catherine Ashton.

Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan mengutuk kekerasan di Mesir. “Di Mesir, demokrasi dibantai, asipirasi nasional dibantai, dan sekarang bangsa sedang dibantai,” ujarnya.

Selain itu, Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa, kemarin, mengatakan bahwa pihaknya mengecam tindakan kekerasan yang baru-baru ini terjadi di Negeri Piramida tersebut.

“Tidak ada tempat bagi penggunaan kekerasan dalam menyelesaikan permasalahan. Seluruh pihak perlu menahan diri, mengedepankan semangat untuk mencapai kompromi, menghindari aksi kekerasan, menghormati Hak Asasi Manusia dan mengedepankan cara-cara damai dan konstitusional,” tegas Marty, dalam siaran persnya, kemarin.

Sedangkan Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin meminta Pemerintah RI untuk ikut serta memediasi dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di Mesir saat ini. 

“Sebagai sesama negara anggota Organisasi Kerjasama Islam dan memiliki sejarah panjang dalam berhubungan dengan Mesir, Pemerintah Indonesia haruslah proaktif menawarkan diri menjadi pihak yang bisa memediasi terwujudkan rekonsiliasi di antara para pihak dalam pemerintahan Mesir,” kata Lukman Hakim, di Jakarta, kemarin.

“Kita punya tanggung jawab besar untuk tetap menjaga dan memelihara perdamaian di Mesir sebagai negara dengan kekayaan budaya dan peradaban masa lalu yang amat panjang, yang telah berkontribusi bagi kemajuan peradaban dunia masa kini dan mendatang,” katanya.

Mesir, tambah dia, tak boleh dibiarkan berada dalam proses memasuki perang saudara yang tak hanya akan amat menyusahkan masyarakatnya, tetapi juga merugikan warga dunia.

Juru bicara Ikhawanul Muslimi Gehad el-Haddad mengatakan bahwa kepolisian dan militer Mesir dengan sengaja menembaki massa pro-Mursy dalam aksi yang terjadi di akhir pekan tersebut. 

Menurut Kementerian Kesehatan Mesir, 72 orang tewas dan 292 terluka di Nasr City, Kairo, sementara delapan orang tewas dan sedikitnya 194 terluka di Alexandria.

Namun, Menteri Dalam Negeri Mesir Mohammed Ibrahim mengatakan bahwa jumlah korban tewas tersebut dilebih-lebihkan oleh Ikhwanul Muslimin.

Seperti dilansir The Egyptian Gazette, kemarin, Ibrahim mengatakan, korban tewas hanya berjumlah 21 orang.  Jubir Kementerian Dalam Negeri Mesir Jenderal Hany Abdul Latif menyatakan demonstran telah memicu kekerasan terlebih dahulu.  Dia menuding para demonstran Islamis telah menembak aparat. Akibatnya, 14 polisi terluka, termasuk dua orang yang kritis karena mengalami luka tembak di kepala. 

Berdasarkan  laporan medis dari rumah sakit lapangan di Bundaran Rabiah Al-Adawiyah, tempat pendukung Mursy telah melancarkan aksi duduk sejak 28 Juni, sedikitnya 200 pendukung Mursy tewas dan lebih dari 4.500 lagi cedera dalam bentrokan dengan petugas keamanan.   [Harian Rakyat Merdeka]

Tweet